BPJS Watch Kritik Pekerja Kontrak Sulit Akses JKP

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengkritisi sulitnya pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak untuk mendapatkan manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pasalnya, banyak syarat yang mesti dipenuhi oleh pekerja PKWT untuk mendapatkan manfaat. Meski pekerja kontrak terdaftar sebagai peserta, belum tentu mereka bisa menerima manfaat perlindungan.

Pada JKP, aturan mengamanatkan pekerja penerima manfaat agar menggenapkan pembayaran iuran minimal 12 bulan.

Namun, banyak pekerja PKWT yang dikontrak kurang dari setahun. Itu artinya, mereka terancam tak terlindungi oleh JKP. Padahal, jika melihat Pasal 46C (1) UU Cipta Kerja, didefinisikan peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

“JKP itu disebut peserta adalah mereka yg mendaftar dan membayar iuran, sehingga jelas bahwa kita punya masalah nantinya dengan pekerja PKWT yang jatuh tempo,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/2).

Selain itu, ia juga menyoroti unsur patungan dalam pembayaran iuran pekerja, yakni dari pekerja dan pemberi kerja yang disetorkan kepada pemerintah. Untuk dapat menikmati manfaat program, pekerja harus rajin membayarkan iuran dan tidak boleh menunggak lebih dari 3 bulan.

Sementara, pembayaran iuran dilakukan oleh pemberi kerja, sehingga kelalaian perusahaan bisa berakibat pada tak dapat diaksesnya manfaat JKP.

Selain itu, untuk bisa mendapat manfaat JKP, pekerja juga harus terdaftar di semua program jaminan sosial, mulai dari jaminan hari tua (JHT), kecelakaan kerja (JKK), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JK), dan Jaminan Kesehatan.

Oleh karena itu, ia menyebut pekerja harus tahu apakah ia terdaftar di seluruh program tersebut.

“Ini termasuk serikat kerja harus mulai aware, jangan protes saja hanya mempertanyakan JKP tapi dia tidak mendorong anggotanya untuk mencari tahu apakah sudah menjadi peserta atau tidak, ini saatnya cari tahu,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan para pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak masih akan mendapat jaminan sosial jika mereka mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut ia sampaikan seiring dengan pemberlakuan aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) baru.

Adapun jaminan sosial yang ia maksud adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak.

“Bagi peserta yang mengalami PHK juga berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, ini bagi pekerja PKWT atau berhak atas uang kompensasi bagi pekerja PKWT,” ungkapnya dalam keterangan pers, Senin (14/2).

Related posts