Fahri Hamzah: Rapat DPR dengan BUMN Lebih Banyak Mudaratnya

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan rapat antara DPR dengan BUMN tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, rapat-rapat itu sebaiknya dihentikan karena lebih banyak mudaratnya.

Hal itu disampaikan Fahri melalui akun twitter-nya. Ia mengomentari tautan berita soal petinggi BUMN yang pernah diusir oleh DPR dalam rapat. Terbaru DPR mengusir Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim dalam rapat.

“Rapat DPR RI dengan BUMN selain gak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya . Sebaiknya dihentikan, cukup KemenBUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham,” kata Fahri dalam cuitannya, Selasa (15/2).

Fahri mengatakan Rapat pemegang saham dan pengawasan cukup dilakukan di tingkat komisaris.

“Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Gak usah ke DPR,” cuit @fahrihamzah.

Dalam lanjutan cuitannya, Mantan Wakil Ketua DPR ini juga mengatakan Direksi BUMN adalah pejabat bisnis, bukan pejabat politik. Membiasakan direksi BUMN rapat di DPR, menurutnya membuat mereka bermental politik.

“Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak,” katanya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR mengusir Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim. Pengusiran dilakukan saat mereka menggelar rapat dengar pendapat dengan Krakatau Steel pada Senin (14/2).

Pengusiran itu terjadi setelah Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi yang memimpin jalannya rapat berdebat dengan Silmy Karim soal proyek Blast Furnace.

“Pabrik Blast Furnace dihentikan tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, ini jangan maling teriak maling,” ujar pimpinan Komisi VII.

Kata-kata Bambang soal ‘maling’ itu pun ditanggapi oleh Silmy.

“Maksud maling bagaimana?,” katanya.

Mendapat pertanyaan tersebut, Bambang langsung menunjukkan dugaan kasus pemalsuan SNI yang diduga dilakukan oleh pengusaha Kimin Tanoto. Kasus itu katanya sempat ditangani Polda Metro Jaya.

“Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang mana. Kami minta penjelasannya. Itu salah satu anggota anda. Namanya Kimin Tanoto,” sebut Bambang.

Silly menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak bisa memberi penjelasan karena ia hadir sebagai Dirut Karakatau Steel.

Pertanyaan itu pun memantik reaksi dari Bambang. Ia menganggap Silmy tak menghargai DPR.

“Ada teknis persidangan, Anda tidak pernah bisa menghargai komisi, Anda keluar,” katanya.

Mendapat pengusiran tersebut, Silmy langsung berkata,” kalau memang harus keluar ya kita keluar,” katanya.

Related posts